Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) adalah salah satu tugas yang dijalankan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa aliran kepercayaan dan keagamaan yang berkembang di masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, keamanan, ketertiban umum, atau ajaran agama resmi yang diakui negara.

Dasar Hukum PAKEM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
   • Menegaskan tugas Kejaksaan dalam menjaga ketertiban umum.
2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019:
   • Tentang peran dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat.
3. Konstitusi (UUD 1945) Pasal 29:
   • Negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Tujuan PAKEM

1. Mencegah penyimpangan keagamaan dan kepercayaan:
2. Melindungi hak asasi manusia:
3. Mendukung stabilitas nasional:
4. Memberikan edukasi:

Tugas dan Fungsi PAKEM

1. Pengawasan:
   • Memantau perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat.
2. Koordinasi lintas sektor:
   • Bekerjasama dengan kementerian agama, kepolisian, intelijen, dan pemerintah daerah.
3. Penyelidikan dan kajian:
   • Meneliti doktrin atau ajaran yang dianggap menyimpang.
4. Tindakan preventif dan represif:
   • Mengambil langkah hukum jika ada pelanggaran.

Contoh Kasus dalam Pengawasan PAKEM

• Ajaran Sesat: Mengidentifikasi ajaran yang bertentangan dengan prinsip agama atau hukum.
• Aliran Kepercayaan Baru: Mengawasi aliran yang dicurigai merugikan masyarakat atau menyebarkan kebencian.

Peran Masyarakat dalam PAKEM

• Melaporkan adanya aliran atau aktivitas yang dianggap menyimpang.
• Berpartisipasi dalam diskusi atau penyuluhan yang diadakan oleh Kejaksaan terkait PAKEM.